KATA PENGANTAR
Puji dan dan syukur penulis panjatkan kehadirata Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dan tak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena yang telah membawa umat manusia ke zaman terang menderang ini dari zaman jahiliah.
Makalah ini berjudul IPM dan didalamnya tedapat pembahasan tentang pengertiannya dan sekaligus menerangkan tentang indicator tentang masalah IPM tersebut.
Tak lupa ucapan terimakasih kepada dosen mata kuliah system pemerintahan yaitu bapak Drs. Mahfud Suhendro yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dengan ikhlas. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang dan pendidikan yang luar biasa dengan sangat ikhlas.
Makalah ini penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua orang tua penulis dan terakhir kepada teman-teman yang telah membantu dalam penyelelesaian makalah ini.
Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan saran yang konstruktif dari para pembaca.
Akhirnya semua hal yang akan terjadi penulis serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena yang mempunyai kuasa didunia ini adalah Dia.
Pontianak, ….juli 2012
Penulis
Bab I
Pendahuluan
- 1. Latar belakang
Keberhasilan masa depan suatu daerah di era globalisasi terletak pada pengelolaan produktifitas, pengusahaan perubahan perubahan dan pengelolaan pembangunan kerja secara cepat. Masyarakat kita tergantung pada spesialisasi dari berbagai spesifik untuk menyediakan output dan input yang dihasilkan maupun yang didapat supaya menghindari pengangguran berstruktur, sehingga menaikan kwalitas taraf hidup subjek atau masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguaran disuatu daerah.
Di era globalisasi ini yang sering disebut era moderenisasi ini sangat diperlukan Sumber Daya Manusia yang sangat memadai untuk perkembangan dikalangan masyarakat Indonesia yang masih jauh dsari harapan pemerintah sebagai pengatur tatanan pemerintah maupun tatanan masyrakatnya yang bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan berbangasa dan bernegara.
Demi mencapai kehidupan yang lebih baik diperlukan proses social antara pemerintah dan masyarakatnya demi mencapai keselarasan dan keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah maupun tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat.
Standar pembangunan manusia yang menjadi kesepakatan antara lain berhak untuk bisa membaca dan menulis, untuk hidup sehat, untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak, untuk mendapat rumah yang memadai, dan untuk hidup sebagai satu bangsa dengan damai dan aman. Diharapkan dengan desentralisasi atau yang lebih populer disebut otonomi daerah dapat memotivasi daerah-daerah tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih memprioritaskan mengurangi kemiskinan dan mempersiapkan diri dalam sumberdaya manusia yang handal.
Apapun komponen spesifik atas “kehidupan yang lebih baik” itu, pembangunan di semua masyarakat paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu peningkatan ketersediaan kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan ekonomis dan sosial setiap individu.
Adanya kemiskinan di dalam suatu wilayah merupakan potret bahwa pembangunan itu
secara umum kurang berhasil sehingga pada dasarnya keberhasilan pembangunan suatu wilayah tergantung pada kegiatan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya.
Seperti daerah pada umumnya, dengan adanya desentralisasi pembangunan di Kota X
tidak hanya tertuju pada pembangunan ekonomi saja tetapi pembangunan manusia juga merupakan prioritas utama, penduduk ditempatkan sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan. Konsep ini menempatkan manusia sebagai titik pusat dan sekaligus modal dasar kekuatan, menjadi faktor yang dominan dan menjadi sasaran utama bagi pembangunan itu sendiri. Pemerintah Kota X melalui misi dan agenda-agenda pembangunannya secara eksplisit telah melaksanakan pembangunan manusia.
Pada tahun 1996, untuk pertama kalinya Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations
Development Programme (UNDP) Indonesia mempublikasikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat tolok ukur pembangunan manusia. IPM mengukur aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan manusia melalui indeks komposit yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (daya beli).
Pada saat ini IPM dianggap lebih mencerminkan hasil-hasil pembangunan yang berfokus pada pembangunan manusia.Sejak diterbitkan dan dipublikasikan IPM menjadi suatu perbincangan yang hangat sebagai alat ukur tunggal dan sederhana. IPM sangat cocok sebagai alat ukur kinerja pembangunan khususnya pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah pada waktu tertentu atau secara spesifik IPM merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah.
Publikasi tentang IPM memberikan semangat terhadap propinsi-propinsi bahkan
kabupaten/kota dengan melakukan hitungan IPM untuk kepentingan daerahnya. Upaya untuk menghitung IPM sampai ke tingkat kabupaten/kota sangat penting karena proses desentralisasi yang berjalan di Indonesia memindahkan sebagian besar proses pembangunan ke tangan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Untuk itu, tentu dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi setempat dengan dukungan data yang lebih memadai bagi semua kabupaten/kota di Indonesia.
Upaya-upaya peningkatan kualitas penduduk sebagai sumberdaya dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi maupun aspek non fisik dalam hal ini agama dan budaya.
Dan aspek ekonomi sangat berpengaruh terhadap pembangunan manusia karena Aspek ekonomi antara lain adalah kepemilikan lahan, kualitas rumah, pendapatan keluarga, pengeluaran kesehatan sedangkan aspek sosial dapat dilihat dari hal-hal seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kesehatan ibu dan balita dan lain-lain.Pada kenyataannya, besaran nilai IPM tidak menjamin tingkat kesejahteraan masyarakat akan tinggi atau tidak menjamin tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah.
Bab II
Pembahasan
- 1. Pengertian indeks Pembangunan Manusia
IPM dikembangkan oleh pemenang Nobel asal India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq yang dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics pada tahun 1990. Sejak itu IPM digunakan oleh PBB untuk mengukur perkembangan suatu negara dalam bentuk laporan tahunan IPM.
IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk kategori negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Selain itu indeks ini juga menjadi parameter untuk melihat pengaruh kebijakan ekonomi suatu negara terhadap kualitas rakyatnya. Dan tidak hanya digunakan sebagai tolak ukur pengelompokan suatu Negara tetapi juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur dan pengelompokan Subnegara ( daerah/ bagian ).
UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk meperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal means) untuk mencapai tujuan tersebut.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai IPM ini menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.
IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang terdiri dari indeks harapan hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, indeks pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, serta indeks standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan atau paritas daya beli.
Dalam konteks pembangunan daerah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah. Hal ini menandakan bahwa IPM menduduki satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah.
Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan dan pembangunan yang terarah. Peran IPM sebagai alat ukur pembangunan akan lebih terlihat bila dilengkapi dengan data basis dan hitungan yang benar sampai ke wilayah terkecil tanpa membedakan daerah miskin atau tidak sehingga diharapkan perencanaan pembangunan akan benar-benar memihak masyarakat tanpa terkecuali.
Nilai IPM ini menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, maka semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.
IPM yang merupakan tolok ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi positif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah.
Pada kenyataannya, besaran nilai IPM tidak menjamin tingkat kesejahteraan masyarakat akan tinggi atau tidak menjamin tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah, salah satu penyebabnya adalah hitungan nilai IPM didasari oleh nilai agregat yang menggunakan prinsip nilai rata-rata sehingga terjadi ketidakakuratan hitungan nilai IPM tersebut.
Pembangunan manusia disuatu daerah haruslah berpihak kepada pembangunan Masyarakat atau yang menjadi subjeknya tanpa terkecuali agar pembangunannya tepat sasaran dan lini-lini yang menjadi daerah intim dalam perhitungan suatu Negara maupun Daerah.
Ada beberapa hal yang menjadi ungsur pokok dalam mengatasi masalah ini yang dilakukan pemerintah bersama mayarakat yakni ;
- Pembangunan haruslah Pro rakyat miskin bukan berarti anti orang kaya. Yang dia maksud adalah rakyat miskin memerlukan perhatian khusus. Mereka selama ini tak terurus pendidikannya, berpenghasilan rendah, tingkat kesehatannya juga rendah dan tidak bermodal, sehingga daya saingnya juga rendah.
- Pambangunan haruslah Pro rakyat miskin diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks kemiskinan manusia (IKM). “IPM telah digunakan oleh Jawa Barat, tetapi IKM nya belum, sehingga tidak bisa dijadikan tolok ukur pembangunan yang menentukan,” Otto mengungkapkan.
- Pembangunan merupakan realisasi dan aspirasi suatu bangsa. Tujuan pembangunan yang dimaksudkan adalah untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya sistematis dan terencana. Proses perencanaan meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai program yang telah diimplementasikan pada periode sebelumnya.
Kedudukan dan peran IPM dalam pembangunan akan lebih terlihat kalau dilengkapi dengan suatu data yang berisikan indikator yang relevan dengan IPM dan disusun sebagai suatu sistem data yang lengkap. Sistem data yang lengkap dan akurat akan lebih dapat mengkaji berbagai kendala dan implementasi program pembangunan pada periode sebelumnya, dan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya, sehingga diharapkan nilai IPM sebagai tolok ukur pembangunan dapat mencerminkan kondisi kemiskinan masyarakat yang sesungguhnya.
Dan adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencapain prestasi IPM ini adalah kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kasus tersebut, dan dipihak lain juga kurangnya sosialisasi tentang hal tersebut, sehingga menyebabkan buruknya prestasi kita dikancah internasional, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya indicator-indikator IPM yang belum terpenuhi.
Jadi dalam hal ini perlu adanya perhatian dan kerjasama antara pemrintah dan masyarakat demi mencapai tujuan bersama dan demi tersejahteranya bangsa yang kita cintai ini karena telah dipenulis jelaskan hal ini sangat penting karena pembangunan manusia maupun pembangunan lainnya merupakan hal yang penting demi terealisasinya suatu keberhasilan yang ingin dicapai bersama-sama.
- 2. Indikator Indeks Pembangunan Manusia
- A. Pendidikan
- Angka buta huruf
- Lamanya Usia Sekolah
- B. Kesehatan
- Angka Kematian Bayi (AKB)
- Angka Kematian Ibu (AKI)
- Usia Harpan Hidup (UHH)
- C. Ekonomi
- Pendapatan perkapita
Standar diatas telah mendapat persetujuan dari organisasi dunia UNESCO yang berlaku sampai saat ini. Dan data dibawah ini adalah contoh.
Dan Berdasarkan kajian aspek status pembangunan manusia, tinggi rendahnya status pembangunan manusia menurut UNDP dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :
1. Tingkatan rendah, jika IPM < 50.
2. Tingkatan menengah, jika 50 < IPM < 80.
3. Tingkatan tinggi, jika IPM > 80.
Namun untuk perbandingan antar daerah di Indonesia, yaitu perbandingan antar kabupaten/kota, maka kriteria kedua, yaitu “Tingkatan menengah”, dipecah menjadi 2 (dua) golongan, sehingga gambaran status akan berubah menjadi sebagai berikut :
1. Tingkatan rendah, jika IPM < 50
2. Tingkatan menengah-bawah, jika 50 < IPM < 66
3. Tingkatan menengah-atas, jika 66 < IPM < 80
4. Tingkatan atas, jika IPM > 80
Berdasarkan kajian aspek tingkat pertumbuhannya, IPM dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan pembangunan, melalui 2 (dua) cara, yaitu :
1. Perbandingan Antar Wilayah. Yaitu suatu posisi relatif dari satu wilayah terhadap wilayah yang lain berdasarkan peringkatnya dalam suatu kawasan tertentu.
2. Pengukuran Tingkat Kemajuan. Yaitu untuk mengkaji pencapaian tingkat kemajuan capaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam suatu periode tertentu, yang dinotasikan kedalam rumus reduksi shortfall per tahun (annual reduction shortfall). Semakin besar reduksi shortfall (r) di suatu wilayah menunjukkan semakin besar kemampuan yang dicapai oleh wilayah tersebut dalam periode tertentu.
Kecepatan pencapaian dalam hal ini mengukur perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus (seharusnya) ditempuh untuk mencapai titik ideal IPM, yakni IPM = 100. Kecepatan pencapaian = r, terbagi kedalam 4 (empat) tingkatan :
1. Kecepatan Pencapaian “Sangat Lambat”, jika r < 1,30
2. Kecepatan Pencapaian “Lambat”, jika 1,30 < r < 1,50
3. Kecepatan Pencapaian “Menengah”, jika 1,50 < r < 1,70
4. Kecepatan Pencapaian “Cepat”, jika r > 1,70
Konsep Definisi
- 1. Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup waktu lahir (expectation of life at birth) yang biasanya dilambangkan dengan simbol e0 dan sering disingkat dengan AHH adalah rata – rata hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu. AHH ini merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan dibidang kesehatan. Dengan angka harapan hidup, dapat dilihat perkembangan tingkat kesehatan pada suatu wilayah serta dapat pula dilihat perbandingan tingkat kesehatan antar wilayah.
- Angka Melek Huruf Penduduk Dewasa
Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis terhadap seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas di suatu daerah. AMH ini digunakan sebagai indikator pendidikan yang digunakan untuk mengetahui banyaknya penduduk yang melek huruf di suatu daerah. Semakin tinggi nilai melek huruf berarti makin baik mutu penduduk di wilayah tersebut.
- Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki.
- Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity)
Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity) merupakan indicator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah. Dalam konteks PPP di Indonesia, satu rupiah di suatu daerah (provinsi/kabupaten) memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP ini dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan formula Atkinson.
Solusi yang dapat diterapkan untuk masalah indicator-indikator diatas
- 1. Pendidikan
Dimasa yang sekarang sering kita jumpai para pemuda-pemuda maupun anak-anak dibawah umur yang mestinya mengenyam dunia pendidikan malah tidak mandapatkan hal itu, setelah ditelusuri penyebabnya ada beberapa masalah yaitu ;
- Untuk masalah lamanya usia sekolah ini ditentukan oleh beberapa factor diantaranya ialah ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah dan dilain pihak ialah jauhnya jarak yang ditempuh menuju tempat yang menjadi sumber pendidikan. Jadi solusi yang dapat diaplikasikan ialah adanya pelayanan public oleh pemerintah kepada masyarakat dengan membangun tempat-tempat sekolah didaerah pelosok-pelosok demi memudahkan dan kelancaran jarak yang ditempuh oleh pemakai pelayanan dalam arti ini masyarakat. Dipihak lain juga masalah biaya yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat haruslah terjangkau dalam arti lain dengan memberikan bantuan berupa beasiswa kepada pelajar-pelajar daerah yang memiliki prestasi untuk menempuh pelajaran yang lebih tinggi.
- 2. Kesehatan
Menurut data yang penulis lihat pada Badan statistik angka kesehatan masih jauh dari harpan pemerintah dalam arti kurangnya kesedaran masyrakat untu menjaga kesehatan pada lingkungan masyarakat, hal ini mencakup masalah angka kematian bayi, angka kematian ibu pada saat melahirkan, usia harapan hidup. Hal yang mungkin dapat ditempuh ialah;
- Pentingnya sosialisasi dikalangan masyarakat oleh pemerintah melalui gerakan-gerakan masyarakat yang telah dibentuk untuk menjelaskan proses tersebut.
- Pelayanan public / masyarakat yang ekstra diperuntuhkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar tidak salah sasaran.
- Menyuntikan bantuan oleh pemerintah kepada masyrakat yang membutuhkan hal tersebut dan kepada pusat ataupun pada titik yang dianggap fital dalam masalah hal ini
- 3. Ekonomi
Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity) merupakan indicator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah. Dalam konteks PPP di Indonesia, satu rupiah di suatu daerah (provinsi/kabupaten) memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP ini dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan formula Atkinson.
Menurut perhitungan data statistic pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih belum memuaskan dari tahun 2009 sampai 2010 masih 2.8% angka kemiskinan itu. Jadi perlu ada perhatian khusus tentang masalah ini.
- Menurut seorang motivator indonesia Mario teguh kemiskinan di Indonesia dapat dibasmi dengan hukum agama, yaitu adanya uluran tangan dari pihak masyarakat yang kaya kepada mayarakat yang lebih membutuhkan uluran itu. Dengan kata lain jika dalam hukum islam itu dinamakan sedekah maupun zakat dan fitrah, tapi sasaran yang dituju haruslah tepat dan akurat sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari program tersebut terealisasi dengan baik. Ini semua kembali kepada pihak yang memanajemen masalah tersebut.
Bab III
Saran
Jika ditanya tentang pembangunan disekitar manusia atau manusia disekitar pembangunan. Dari pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kata kuncinya adalah manusia. Dalam hal ini manusia merupakan penggerak pembangunan disetiap Negara didunia.
Hal ini dapat ditempuh dengan memadainya sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu Negara dengan terus mencari generasi yang mempunyai intelektual special dalam hal ini atau dengan kata lain mancari para ahli dalam pembangunan tersebut.
Pelayanan public yang mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik ataupun penentangan kepada pemerintah sehingga menyebabkan tidak terealisasinya program yang dibuat dengan maksimal.
Perlunya ada perhatian khusus untuk masalah ini, dikarnakan masalah-masalah yang telah disebutkan diatas merupakan hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan program maupun aturan pemerintah yang menuju kearah pembangunan manusia.
Dipihak lain juga harus ada pembenahan disektor perangkat pemerintahan agar sasaran dan tujuan yang ditujukan tidak meleset, dalam kata lain suntikan imun kepada yang membutuhkan haruslah terpusat kepada sasaran sehingga masyarakat meresakan pelayanan publik yang diserahkan oleh pemerintah kepada masayarakat yang membutukan.
Dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk para pejabat pemerintah selaku pelaksana teknis program yang mempunyai tugas antara lain mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan menyiapkan dokumen dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan program yang dijalankan.
Copy paste by : http://ikhfasapawiblog.wordpress.com/2013/01/24/makalah-ipm/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar